Kritik Penanganan Covid 19, Mahfud MD Boleh tapi Apapun Harus Dimusyawarahkan

Kritik Penanganan Covid 19, Mahfud MD Boleh tapi Apapun Harus DimusyawarahkanKritik Penanganan Covid

POKERTEXAS – Kritik Penanganan Covid 19, mengajak masyarakat mengecam pemimpin tercantol pengurusan Coglvid-19. Malahan, tahapan tertulis jangan sampai mengarang pemerintahan lumpuh.

Menurut dia, saat ini yang dibutuhkan yaitu satu buah kebersamaan agar bisa lolos dari pandemi Covid-19. Namun, Mahfud bingung lagi ada sosok yang kerap menyentuh masyarakat agar tidak mau menerapkan protokol kesehatan.

Tengah ada persona yang belum hukum dan menyelenggarakan provokasi dan tidak mau menerapkan protokol Kesegaran. Ini mohon kaum bentuk memberi signifikasi ya,” kata Mahfud saat menghadiri silaturahim maya dengan alim Ustazah, pedoman pondok pesantren, ormas Islam, dan pimpinan lembaga keagamaan se-Jawa Barat, Pekan (25/7/2021).

Mahfud mengundang masyarakat menkritik sang presiden atau mendermakan masukkan Yang lain. Namun ia kesalahan memberi tahu tingkat yang diambil rakyat termuat jangan sampai mengerjakan pemerintahan lumpuh.

“Tarolah orang nomor 1 butuh dikritik, kritik, silakan, aspirasi boleh dimasukkan buat Ketua, aspirasi apapun, tapi ingat Indonesia ini ialah pemeluk ahlusunnah wal jamaah, ya jangan sampai mengeluarkan pemerintahan lumpuh,” ucap Mahfud.

Mahfud menyita kutipan pengandaian kiai besar Ajengan Nawawi yang mengatakan jangan cegah penguasaan yang sah melainkan lewat kiat yang demokratis.

“Karena setiap pemberontakan sebagai tidak benar, selaku melarang hukum, kata Kyai Nawawi, itu akhirnya dapat mengejami rakyat,” jelas Mahfud.

Penguasaan, kata dia, sangat berhati-hati dalam berkhidmat rakyat. Begitu pun rakyat hendaklah berhati-hati dan bersedekah pemimpin dalam soal Kerakyatan, dalam konteks ini yaitu pandemi Covid-19.

“Karena suatu negara lulus varietas banyak, lalu dikatakan dalam fikih dalam varietas yang banyak itu lalu dimusyawarahan, apa keputusannya, dilaksanakan Ketua, perkataan Mahfud.

Namun Begitu, Mahfud berucap di negara-negara Islam tertentu diskusi tidak Melangkah. Keputusan diambil sepihak tanpa menyeret-nyeret rakyat, asalkan dalam pengangkatan hari raya, awal puasa, dan lain sebagainya.

“Banyak di negara-negara itu nggak pakai dialog ke bawah, pokoknya ditentukan jangan ribut, ada yang gitu. Untuk Indonesia masuk yang sangat demokratis, apa dimusyawarahkan, ini dimusyawarahkan, tapi pada cutel diputuskan tidak boleh karena ada satu yang tidak setuju lalu kita berhenti, penguasaan mesti jalan, itulah Qanun, tuntutan kita melatih hidup bernegara ini,” terang Mahfud.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.